JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diadopsi di wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi, Bupati Bogor, dan Bekasi) diperpanjang hingga 16 Agustus 2020 . Satuan Tugas Percepatan Respons COVID-Provinsi Jawa Barat 19 Daud Achmad (Daud Achmad) menyatakan bahwa rasio PSBB dengan wilayah Bodebek sendiri akan berakhir pada 1 Agustus 2020.

Keputusan gubernur Jawa Barat mengindikasikan perpanjangan: 443 / Kep.419-Hukham / Pada tahun 2020, gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Ridwan Kamil) menandatangani penerapan rasio PSBB di Bodebek. Tiga penundaan, 30 Juli, Kamis. Baca: Alasan mengapa Gubernur Anies memperpanjang masa transisi PSBB hingga 13 Agustus-Daud mengatakan di Kepgub bahwa kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional dengan tingkat kewaspadaan daerah. Penerapan PSBB akan disesuaikan sesuai dengan kewaspadaan regional tingkat partisi. Daud menyatakan dalam pernyataan tertulis: “Tan, desa dan desa muncul dalam bentuk pembatasan sosial skala mikro (PSBM), dan dikonfirmasi ke Tribunnews.com pada Sabtu (8/1/2020). Penduduk Bodebek harus Patuhi semua aturan PSBB dan terapkan protokol kesehatan secara proporsional dan konsisten. Mulailah dengan mengenakan topeng, jaga jarak, dan bertindak hidup bersih dan sehat (PHBS).

“PSBB di wilayah Bodebek adalah disiplin masyarakat untuk mematuhi peraturan dan menegakkan protokol sanitasi . Dengan cara ini, rantai transmisi COVID-19 dapat ditentukan, “katanya.” Daud mengatakan bahwa keputusan untuk menskalakan PSBB ke wilayah Bodebek konsisten dengan kebijakan pemerintah Jakarta untuk memperluas periode transisi. PSBB membuat keputusan ini pada 13 Agustus 2020. Keputusan ini juga didasarkan pada berbagai studi epidemiologi — tidak hanya itu, Daud juga mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil juga mengeluarkan nomor Kepgub: 443 / Kep.420-Hukham / 2020 Adopsi diperpanjang hingga 29 Agustus 2020, dan langkah-langkah adaptasi bea cukai baru (AKB) dilaksanakan di luar wilayah Bodebek. Periode AKB pertama itu sendiri berakhir pada 31 Juli 2020.

Untuk membuat AKB memainkan peran terbaiknya, Daud meminta para manajer regional dari 22 daerah / kota untuk menerapkan AKB untuk berkoordinasi dengan TNI / Po untuk memelihara dan mengawasi pelaksanaan AKB.

“Masyarakat harus mematuhi semua peraturan e IMR. Kemudian, masyarakat harus secara sistematis menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19,” kata Daud.