Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Upaya pemerintah untuk membatasi aktivitas warga negara (seperti pekerjaan, belajar, dan ibadat keluarga) sembari mengendalikan penyebaran Penyakit Coronavirus (Covid) -19 telah membangkitkan oposisi dari banyak kelompok. Pemerintah tidak mau menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kesehatan dan karantina, aliansi masyarakat sipil telah mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan darurat kesehatan nasional.

Akhirnya, pemerintah memutuskan keadaan darurat kesehatan masyarakat dan memilih kebijakan pembatasan sosial skala besar (PPSB) untuk memerangi Covid -19.

Baca: Korban tewas yang disebabkan oleh korona di Amerika Serikat melebihi 10.000, melebihi korban berusia 6 tahun yang tercatat dalam perang Amerika – salah satu alasan mengapa “Undang-Undang Karantina Kesehatan” tidak mudah diterapkan adalah karena membatasi agama aktivitas. — “Pelaksanaan undang-undang itu tidak mudah karena terkait dengan pembatasan kegiatan keagamaan.” Inas N, mantan anggota Republik Demokrasi Indonesia 2014-2019, dihubungi pada Selasa (4/4/2020). Dia menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh Sewaktu-waktu membatasi kegiatan keagamaan. Pasal 28E, paragraf 1, UUD 1945 menetapkan bahwa negara tidak boleh mengganggu kepercayaan agama apa pun di Indonesia.

Baca: Komonas HAM, Indonesia Corona darurat menyerukan penundaan persetujuan RKUHP

Namun, dalam kasus ini, pandemi membatasi kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan, dan perlu memutuskan apakah akan menyebarkan Covid Epidemi Kondisi-19 datang dalam bentuk jarak sosial atau pembatasan sosial. Menurutnya, otoritas keagamaan dari institusi keagamaan yang diakui di Indonesia membutuhkan fatwa.

Selanjutnya, pemerintah berkomunikasi dengan otoritas agama, salah satunya adalah Komite Ulima (MUI) di Indonesia. Komite mengeluarkan Fatwa No. 14 tahun 2020, yang melibatkan Organisasi penyembahan jika terjadi wabah. — -Baca: Mulai hari ini, penyesuaian terbaru untuk operasi lintas-situs KRL, silakan merujuk ke itinerary-setelah meminta fatwa dari otoritas agama, dan kemudian membayarnya dalam peraturan pemerintah No. 21 tahun 2020 Peraturan Menteri Kesehatan Yamato 2020 No. 9 tentang Pembatasan Sosial dan Sosial Mengenai Peraturan tentang Pembatasan Sosial Skala Besar untuk Akselerasi Covid-19.

“Presiden adalah salah satu lembaga nasional yang berwenang untuk memindahkan orang-orang beragama. Otoritas agama akan memasukkan ke dalam undang-undang pendapat UU No. 15/2019 tentang pembentukan undang-undang,” tambahnya.