Reporter melaporkan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. Kantor Berita Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui peraturan pemerintah tentang UU No. 1 tahun 2020 dan bukan UU (Perppu) dalam sidang paripurna, Selasa (12/5/2020) kemarin. — Le Perppu membahas kebijakan fiskal negara yang bersangkutan dan stabilitas sistem keuangan yang digunakan untuk mengelola Penyakit Virus Corona (Covid-19) pada tahun 2019 dan / atau sebagai tanggapan terhadap ancaman yang membahayakan stabilitas ekonomi dan / atau sistem keuangan. Juru bicara urusan hukum Dini Purwono (Dini Purwono) mengatakan bahwa jika ada yang menuntut Perppu di Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah akan siap.

Baca: Dalam perjanjian pinjaman yang menemui jalan buntu, Odion Ighalo mengancam akan segera meninggalkan Manchester United bulan ini

“Dini mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah menghormati hak setiap warga negara di bawah hukum , Rabu, 13 Mei 2020 “, rilis Perppu harus diperiksa dalam keadaan darurat sehingga tindakan cepat diperlukan untuk membantu orang-orang dalam keadaan sulit. Dampak epidemi Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Asosiasi Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana mencari solusi. -Baca: Seorang pria di Jakarta selatan memesan biji rami dari Belanda, dan kemudian menanamnya di rumah-MAKI sebelumnya menggugat Perppu Covid -19.-Tapi sekarang setelah Perppu disetujui sebagai undang-undang, permintaan pertama adalah Batalkan dan ganti dengan permintaan litigasi baru. Dini mengatakan bahwa pemerintah sangat berterima kasih atas dukungan Partai Demokrat. Perjanjian tersebut akan mempercepat upaya pemerintah untuk mengelola Covid-19.