TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Anggota DPR Panpai Guspardi Gaus mengkritik kebijakan pemerintah untuk mengizinkan angkutan umum untuk melanjutkan operasi di bawah pembatasan sosial besar-besaran (PSBB) -Guspardi percaya bahwa pemerintah telah mengadopsi kebijakan Kekacauan dan kekacauan. -Penumpang yang berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada hari Kamis (14 Mei 2020) membuktikan ini.

Transportasi “santai” disediakan oleh pemerintah. “Dia mengatakan bahwa sektor ekonomi santai, tetapi kenyataannya, di Bandara Soeta, kebijakan longgar menyebabkan banyak orang.” Guspardi Jumat (2020) 15 Mei kepada Tribunnews, Guspardi sebelumnya memperingatkan pemerintah untuk meninjau kebijakan relaksasi PSBB dan kebijakan negara tersebut. Menteri Perhubungan meningkatkan otorisasi ulang operasi angkutan umum untuk melakukan studi mendalam untuk menghindari masalah .– –Baca: Hari ini, beberapa pejabat menerima THR

Dikatakan bahwa aturan dasar PSBB melarang pembebasan lebih dari 5 orang .

Namun, karena aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri, pernyataan itu sama seperti di Bandara Soetta, yang juga mempercepat Corona Penyebaran virus. Pada hari pertama, besok hingga puncak Idul Fitri, diperkirakan masih ada penumpang di sana. Situasi ini tidak bisa ditoleransi. Pemerintah dan pejabat bandara perlu mempertimbangkan konsekuensinya, “katanya. Menurut anggota Republik Demokratik Sumatera Barat, pedagang diizinkan bepergian dan penumpang harus membawa banyak permintaan potensial, yang semuanya ditinjau oleh pejabat bandara. Bacaan: Bawaslu: Selama pandemi Covid-19, kebijakan moneter dapat meningkat-selain membutuhkan waktu, itu juga akan menyebabkan antrian panjang.

Selain itu, kebijakan longgar pasti akan mengarah pada potensi ledakan penumpang.

“Ini harus dalam usia komputer saat ini, dan manajer bandara dapat menerapkannya secara online. Beberapa dokumen dapat diperiksa secara online atau dengan cara lain, sehingga tidak semua dokumen inspeksi penumpang dilengkapi oleh pejabat bandara. Jalur khusus penumpang dapat dihindari Menjaga jarak juga bisa berlaku, “kata Guspardi. Anggota DPR RI menyimpulkan bahwa pemerintah harus membatalkan relaksasi transportasi ini.