TRIBUNNEWS.COM-Mantan Jaksa Agung Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa keadaan darurat sipil tidak sesuai untuk menanggapi wabah virus korona.

Menurut Yusril, darurat sipil yang dibentuk oleh Presiden Jokowi digunakan dalam pemberontakan dan kerusuhan. -Kondisi yang lebih darurat memungkinkan tentara untuk memainkan peran penting dalam mengendalikan situasi.

“Darurat sipil tampaknya bersifat represif. Militer memainkan peran yang sangat penting dalam mengendalikan situasi.” Pernyataan tertulis pada Selasa (31 Maret 2020). -Yusril mengatakan bahwa penentuan keadaan darurat sipil didasarkan pada 1959 “Perppu” No. 23.

Baca: Jokowi telah meningkatkan anggaran kartu kerja untuk 5 juta 6 juta penerima manfaat menjadi 20 triliun rupiah (Rp) -di Perppu, berbagai peraturan ditetapkan dalam situasi darurat sipil, Misalnya, melakukan razia dan pencarian, peraturan ini hanya terkait dengan menanggapi pemberontakan dan kerusuhan. Karena propaganda dan pemberontakan kerusuhan tidak ada hubungannya dengan mengatasi epidemi Covid-19. Yusril mengatakan bahwa dia menggunakan persediaan darurat sipil sebagai tanggapan terhadap kerusuhan di Ambon selama tahun 2000-an Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yusril mengatakan bahwa pada waktu itu, Abdul Rahman akhirnya setuju untuk mengumumkan keadaan darurat sipil dan menuntut agar hal itu diumumkan di Istana Merdeka di Jakarta.

Yusril mengatakan bahwa keadaan darurat saat ini dapat mengurangi perbedaan ras dan agama dalam kerusuhan.