Laporan dari reporter Tribunnews.com Ilham Rian Pratama-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran untuk mengelola pandemi Corona Virus atau Covid-19 sesuai aturan.

Salah satunya sedang berlangsung. Pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Baca: KPK mengingatkan pemerintah provinsi Papua untuk menghormati mekanisme bantuan sosial Covid-Bansos

KPK mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas saat menggunakan anggaran PBJ. Wakil Presiden KPK Alex Marwata mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis: “Selama sang ibu menyediakan barang dan jasa dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan, tidak perlu khawatir tentang memaksimalkan anggaran yang ada.” 2020. Alex mengatakan bahwa pemerintah daerah Kalimantan Tengah telah mengelola Co-19 dan KPK telah mencatat total Rs 81 crore. -Tinggi Rs 1.388 crore untuk manajemen dampak ekonomi, atau Rs 2.671 crore untuk jaring pengaman sosial, dan Rs 4.042 crore untuk pengeluaran perawatan kesehatan.

Alex menambahkan bahwa pengeluaran di sektor kesehatan meliputi, antara lain, pembelian alat pelindung diri (APD) dan peralatan medis lainnya. Ketika berhadapan dengan Covid-19, KPK mendorong badan kontrol internal pemerintah (APIP) untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintah daerah.