Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia berencana untuk menerapkan standar baru dalam waktu dekat untuk mengelola pandemi Covid-19.

Namun, Wakil Ketua Partai Keadilan Sejahtera dan Keadilan (PKS) menunjukkan bahwa sejak perlakuan awal pemerintah terhadap Covid-19, ada lima masalah mendasar.

Pertama, Sukamta percaya bahwa konsep umum manajemen virus korona tidak pernah jelas.

Bahkan setelah periode tanggap darurat berlangsung selama hampir 3 bulan, dia masih tidak tahu langkah apa yang akan diambil. Sukamta mengatakan di Tribunnews.com: “Langkah-langkah yang jelas tidak hanya penting untuk menangani pandemi ini, tetapi juga untuk pendidikan, perdagangan, dan pariwisata sebagai tolok ukur dalam kebangkitan kembali kegiatan mereka.”, Kamis (28 Mei 2020) hari).

Baca: Pada 28 Mei, 11.000 spesimen terkait Covid-19 diperiksa, berjumlah 289.906

Kedua, Sukamta melihat masalah mendasar dalam sistem koordinasi. Perintah antara presiden, kementerian pemerintah, kelompok kerja dan pemerintah daerah.

Dia memberi contoh.Presiden Joko Widodo meminta stafnya untuk terhubung dengan target 10.000 sampel per hari yang dipesan pada jam 5 Kamis. / 27 kemarin.

Baca: Cadiz Pinard mengundang pejabat berita Angkatan Darat untuk memantau media sosial dengan hati-hati

Menurutnya, berita itu tidak jelas dikirim kepada siapa pun, apakah itu dikirim ke Menteri Kesehatan, Satuan Tugas atau Panglima tertinggi.

“Ini menunjukkan semakin banyak bahwa pemerintah pusat belum terkoordinasi dengan baik sejauh ini. Meskipun komunikasi dengan berbagai daerah mirip dengan pengaturan yang membuat lalu lintas kacau. Ini berarti” memalukan “, katanya. Pernah.