Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis telah memerintahkan para detektif di seluruh Indonesia untuk mengawasi pekerja migran Indonesia (TKI) di luar negeri. / 1101 / IV / HUK.7.1 / 4 April 2020, ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit atas nama Kapolri.

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit membenarkan isi telegram. Dia berharap TR ini dapat diterapkan dengan baik oleh anggota di bidang ini.

“Memang ada masalah TR yang melibatkan pengawasan terhadap pekerja migran yang kembali ke negara asal mereka. TR dirumuskan untuk mengambil tindakan. Dia mengatakan:” Dipastikan bahwa Tribunnews.com, Selasa (2020/7/20)) .

Baca: PSBB disetujui oleh Departemen Kesehatan, Kantor Transportasi sekarang dapat membatasi masuk dan keluarnya mobil pribadi di Jakarta – jenderal bintang mengatakan bahwa menurut entri yang dicapai oleh TR, seperti penyeberangan udara dan darat dari pelabuhan, kantor pos pelabuhan, itu harus dilakukan monitor.

Selain itu, Polisi Nasional harus menemani petugas kesehatan untuk memeriksa penumpang yang baru tiba atau pekerja migran. Dia menambahkan: “Jika pelanggaran ditemukan sesuai dengan Pasal 6 Keputusan No. 90 hingga 93 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, hukum dapat ditegakkan dan dapat dilakukan oleh penyidik ​​polisi atau PPNS.”

Baca: Republik Demokratik Rakyat Presiden: Mengatur dengan tepat distribusi Jenderal PPE, Yudho Margono, wakil panglima Komando Pertahanan Bersama Daerah (Pangkogabwilhan), mengatakan secara terpisah bahwa 37.222 pekerja migran dari Malaysia kembali ke Indonesia secara mandiri.

Bahkan, pemerintah berencana untuk menggunakan tiga KRI di Batam untuk mengirim pekerja migran Malaysia kembali ke Indonesia. Namun, ribuan pekerja migran kembali ke Indonesia secara mandiri.

Seperti yang kita semua tahu, puluhan ribu pekerja migran kembali ke Indonesia dari Malaysia karena kebijakan Malaysia membatasi pergerakan atau membatasi pesanan perpindahan. Pemerintah Malaysia telah menghentikan penyebaran virus corona.

Pemerintah Malaysia membentuk Kementerian Transportasi dari 18 hingga 30 Maret dan memperpanjangnya hingga 14 April 2020. Sebagian besar pekerja migran yang kembali ke Indonesia memiliki fasilitas bebas visa selama 30 hari, bukan izin pekerja migran Indonesia dan izin kerja di Malaysia dengan tempat tinggal permanen.

Pemerintah Indonesia, melalui perwakilan Indonesia di Malaysia, mendistribusikan paket bantuan logistik kepada warga negara Indonesia yang masih di Malaysia. Rata-rata, warga negara Indonesia yang paling terkena dampak adalah pekerja sementara. Buruh migran Indonesia dengan majikan tetap masih dalam kondisi baik.

Kembalinya pekerja migran kemungkinan akan membawa Virus Corona kembali ke Indonesia karena harus didaftarkan dan menjalani pemeriksaan fisik hingga harus dikarantina.