JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Kedua menteri kabinet Indonesia mengajukan surat presiden (ketua di belakang layar) mengenai peraturan pemerintah untuk menggantikan undang-undang tentang keuangan nasional dan stabilitas keuangan (Perppu).

Dua menteri Presiden Yokowi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Kedua pihak menyerahkan Supers kepada Presiden Republik Demokratik Rakyat Puan Maharani, Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Azis Syamsusddin dan Rachmat Gobel di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (02) /04/2020). Tindak lanjut diskusi tentang RUU tersebut, “kata Sri Muliani.

Menurutnya, Peppe yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dua hari lalu adalah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menanggapi penyebaran virus korona atau ovid-19.

Baca: termasuk Indonesia 180 negara dilarang memasuki Jepang- “Co-19 telah menjadi krisis kesehatan dan masalah kemanusiaan. Dia melanjutkan,” Ini dapat menyebabkan krisis ekonomi dan keuangan. “Dia berkata:” Ini adalah dasar hukum untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. “