Reporter Tribunnews.com Vincentius Jyestha

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Dalam beberapa hari terakhir, Indonesia telah menyaksikan lonjakan kasus positif virus korona atau Covid-19. Bahkan mempengaruhi lebih dari 2.000 kasus setiap hari.

Dalam hal ini, haruskah pembatasan sosial skala besar (PSBB) diberlakukan kembali?

Dalam hal ini, Mardani Ali Sera, ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengatakan bahwa UU Hubungan Sipil hanya dapat diterapkan pada kondisi orang yang disiplin.

Mardani dihubungi oleh Tribunnews.com mengatakan pada hari Minggu (7 Desember 2020): “PSBB dapat diterapkan pada kondisi orang dengan kesadaran diri dan disiplin.” Dalam kondisi saat ini, tampaknya ” Nasi menjadi bubur “. Alasannya adalah karena penyebaran Covid-19 hampir lengkap di Indonesia, tiga hal harus dilakukan: -Pertama, Mardani meminta pemerintah untuk membagi daerah itu dengan warna yang jelas. Kartu juga harus didasarkan pada database yang valid.

“Dari kartu, kebijakan dapat diadopsi untuk membuat area hijau PSBB rileks, tetapi area kuning dan merah harus meningkatkan kekuatan PSBB,” katanya. .

Baca: Selama periode PSBB, Reff Karaoke terus beroperasi dan diserang oleh Satpol PP

Baca: Deputi Gubernur Jakarta menuntut sanksi berat bagi pelanggar PSBB, dan hanya 20% yang mencegah penyebaran virus Covid-19– –Kedua, pemerintah harus secara ketat menerapkan perjanjian kesehatan Covid-19 di semua wilayah dan dapat mengadopsi sanksi sosial.

Mardani mengungkapkan bahwa relawan dapat berpartisipasi dalam pengawalan dan mendidik masyarakat.

“Akhirnya, istilah” normal baru “dianggap salah dan berbahaya karena dia percaya bahwa situasinya telah kembali normal. Dia berkata:” Kita masing-masing harus bersatu dan memantau dengan cermat implementasi perjanjian Covid-19. “