Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komite Kedelapan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) menekankan pada penerima bantuan sosial (bantuan sosial) yang berantakan, yang seringkali tidak menjadi sasaran. .

Ace menjelaskan bahwa Kementerian Sosial memiliki Sistem Informasi Digital Perlindungan Sosial Generasi Berikutnya (SIKS-NG) sebagai model untuk pengumpulan data.

Baca: Mafia yang diduga Gianyar, Covid Rapid Test-19 PMI dan ODP yang membutuhkan pembayaran — Sistem ini digunakan untuk sumber utama data kesejahteraan sosial komprehensif (DTKS), biasanya digunakan untuk program harapan keluarga (PKH) ) Dan kartu Sembako berencana untuk memberikan bantuan makanan non-moneter kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Tetapi kelemahan pembaruan data berasal dari fakta bahwa mereka bergantung pada kontribusi pemerintah daerah melalui layanan sosial. “Jika pemerintah daerah selalu memperbarui, DTKS akan selalu memperbarui. Tetapi sebaliknya, jika pemerintah daerah tidak memperbarui, hampir pasti bahwa data belum mencapai target. Bahkan orang mati masih termasuk. DTKS, Saya mengatakan kepada wartawan, Jumat (5/5/2020).

Baca: Mencetak gagasan Rp 600 T tidak kondusif bagi stabilitas harga

Oleh karena itu, Ace mendorong pemerintah daerah untuk secara aktif memperbarui data perlindungan sosial.

Perbarui data Itu juga harus termasuk RT / RW, kepala desa, dan tidak diserahkan ke layanan sosial sampai pekerja sosial regional (TKSK) .Yah, maka penerima manfaat dari sistem jaring pengaman sosial akan menjadi orang baik.

Baca: Baim Wong sedang berpuasa Terkejut dengan pemeriksaan gigi suaminya selama sebulan, Raffi Ahmad: Meskipun masih mungkin