Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah dan perusahaan publik harus bekerja sama untuk mencari terobosan dalam pengujian cepat dan pembelian reaksi rantai polimerase (PCR) yang mudah tersedia dan terjangkau oleh publik. RI mengeluarkan pernyataan tertulis kepada media (Kamis, 9 Juli 2020). Menurut Deddy, biaya pemeriksaan kesehatan terkait Covid-19 masih dianggap sangat mahal dan memberatkan masyarakat.

“Di bawah kondisi pandemi dan ekonomi, misalnya, saat ini, inspeksi cepat dan pengujian PCR memang tidak masuk akal. Kita membutuhkan ekonomi seluler, tetapi kita harus menghabiskan lebih banyak uang untuk inspeksi, apalagi likuiditas dan Ekonomi tidak ada hubungannya dengan itu, seperti fakta bahwa itu ditujukan untuk sekolah, universitas, atau kebutuhan lainnya. Inilah yang dikatakan Didi. “Itu membuat orang sangat kesakitan. “Baca: Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar pemeriksaan cepat tertinggi untuk tarif Rp. Presiden YLK selalu mengatakan 150.000, yang mahal-Deddy merasa bahwa pemerintah tidak dapat melewati Kementerian Kesehatan, lembaga penelitian dan BUMN Lakukan kolaborasi dan kolaborasi yang efektif untuk mengoptimalkan dan mempercepat PCR untuk memastikan kegunaan dan kemudahan pengujian yang cepat. Dan harga yang terjangkau. “” Semua orang tampaknya berjalan sendirian, tidak melihat kolaborasi dan pembagian tugas yang efektif. Faktanya, kami memiliki populasi yang besar, yang berarti bahwa permintaan sangat besar, sehingga biaya dari dua tes juga sangat besar, “kata Politisi PDI-P. Pemerintah membatasi laju tes cepat hingga maksimum Rp 150.000 pada tahun 2008. Di Medan, masih Rp 300.000-Rp. 700.000

“Saya tidak tahu mengapa, sejauh ini, kami belum dapat memproduksi secara massal peralatan pengujian Massal Rapit, tidak dapat memenuhi kebutuhan semua rumah sakit, peralatan pengujian PCR, atau setidaknya rumah sakit rujukan di Indonesia,” kata Kalimantan Utara Legislator. “” Jika masalahnya adalah kapasitas teknis yang tidak mencukupi, badan usaha milik negara harus bertanggung jawab untuk mengembangkan industri terkait Covid dengan mitra swasta dan asing. Tidak ada orang asing yang mau membangun pabrik di Indonesia untuk kebutuhan kita, apa yang terjadi? “Permintaan sangat besar,” kata Didi. Bagi saya, aneh bahwa sejauh ini, dalam produksi masker, pengujian cepat dan PCR, kami masih mengandalkan impor untuk melemahkan nilai tukar cadangan, “lanjutnya. -Dai Di mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga penelitian harus fokus pada upaya memproduksi vaksin dan obat-obatan untuk menyembuhkan pasien.