Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan surat edaran tentang tingkat deteksi cepat antibodi tertinggi untuk pasien independen melalui Kementerian Kesehatan Indonesia: HK.02.02 / 1/2875/2020. – Surat edaran adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyeimbangkan harga pengujian cepat untuk orang-orang di seluruh negeri yang ingin menguji antibodi dengan cepat.

Karena perubahan harga sirkulasi akan menyebabkan kebingungan bagi orang-orang, pengujian cepat itu sendiri dihargai.

Penetapan harga cepat terstandarisasi. Tes ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menghindari komersialisasi layanan kesehatan.

“Jadi, ini juga memenuhi persyaratan masyarakat, karena banyak orang meminta harga (tes cepat). Ini juga membantu masyarakat sehingga orang tidak akan bingung ketika mereka menggunakan harga mereka sendiri. Departemen Kesehatan Dirujuk kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, Dr. MPH mengatakan dalam pidato publik yang diadakan di Pusat Media Tim Nasional Jakarta, Senin (13/7/2020).

Harga tes cepat adalah Rs 150.000 Ya Harga ujian, tes cepat termasuk biaya alat tes cepat, alat pelindung diri (APD) staf medis, dan biaya layanan – Baca: Setelah 7 karyawan terinfeksi dengan virus Corona, KPK melakukan tes cepat lagi- –Baca: Alasan mengapa Departemen Kesehatan menetapkan tingkat tes cepat tertinggi: l Orang tidak tahu mana yang harus dipilih

Dr. Tri Hesty juga menambahkan bahwa batas harga yang ditetapkan pada Rp 150.000 berlaku untuk semua pasien independen yang memerlukan pemeriksaan Layanan kesehatan pasien, serta bantuan dari pemerintah eksternal.

Tri Hesty menekankan: “Fokusnya bukan skrining, ini adalah bantuan pemerintah.

Inspeksi berlaku untuk semua kesehatan institusional, seperti rumah sakit umum, rumah sakit swasta, klinik dan berbagai pos pemeriksaan lainnya.

Mengenai hukuman, Tri Hesty mengakui bahwa Kementerian Kesehatan belum menetapkan hukuman aktual terkait dengan pelanggaran penetapan harga tes cepat .