TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) telah mengeluarkan kebijakan untuk memandu pemerintah daerah untuk mempercepat pengelolaan COVID-19 di wilayah tersebut.

Kebijakan ini muncul secara khusus dalam Permendagri No. 20.20.2020 pemberitahuan tentang mempercepat pemrosesan COVID-19 di wilayah tersebut dan di Wuhan, Cina .— Wilayah tersebut telah membentuk kelompok kerja untuk mempercepat pemrosesan COVID-19 Surat Edaran.

Ini oleh Drs, Direktur Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri. Safrizal ZA dan M. Si disiarkan langsung di saluran Youtube BNPB pada konferensi pers, Selasa (31/3/2020) siang. Ini akan berdampak pada masyarakat, sehingga pemerintah daerah harus memberikan bantuan sosial. Dia melanjutkan: “-Segera menghitung angka yang diperoleh sebelumnya dan angka yang muncul karena pengaruh COVID-19.” Proporsi

Dia menambahkan bahwa dengan memanipulasi COVID-19, pemerintah daerah dan masyarakat serta profesi juga diundang Berbagai komponen perusahaan menjalin hubungan kooperatif untuk memastikan bahwa perawatan COVID-19 mencapai tingkat terendah dari el.- Dia berkata: “Kemudian undang asosiasi profesional, profesional, pengusaha, dan masyarakat sipil untuk memastikan tingkat perawatan terendah.” — -Safrizal sebelumnya menjelaskan dalam edisi ke-20 Permendagri pada tahun 2020 bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan instruksi untuk mengeluarkan anggaran tak terduga untuk mempercepat pemrosesan COVID-19.