Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) mengadakan pertemuan untuk mengoptimalkan “Satuan Tugas Tebusan Sabre untuk memantau dampak Covid-19” di Kantor Kementerian Perdagangan dan Dalam Negeri Jakarta (30/6/2020). — -Pertemuan ini diadakan untuk mencegah pengambilan sampel. Hutan belantara dalam pelayanan publik.

Tujuan pertemuan kelompok kerja hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan dan anggaran program. -Tumpak H Simanjuntak, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mendorong retensi kebijakan terkait pengelolaan Covid-19 sebagai jaminan

Baca: Politisi PAN: Pajak dan pemotongan tidak boleh dipungut secara ilegal karena alasan apa pun

Mai Lai ( MĂȘlĂ©) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa (30/6/2020): “Pandemi Covid-19 telah melanda 216 negara di seluruh dunia dan juga telah melanda Indonesia di seluruh negeri.” Anggaran, akhirnya, bagaimana mempertahankan kebijakan ini untuk memastikan Akuntabilitas. “Dia melanjutkan. – Atas nama Menteri Dalam Negeri, Tito, mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai kebijakan nasional dan lokal untuk kepentingan utama.

Ada 3 kepentingan utama di pusat Kementerian Dalam Negeri, yaitu kesehatan dan lokal Dukungan untuk pembangunan ekonomi dan jaring pengaman sosial.-Tupac mengatakan bahwa departemennya telah menerapkan berbagai kebijakan, terutama di wilayah tersebut sebagai tempat untuk mengimplementasikan kebijakan yang direncanakan.

Kementerian Dalam Negeri mengirim surat, tujuan utamanya adalah untuk memahami Bagaimana memandu setiap daerah untuk menyesuaikan kembali anggarannya, khususnya, Menteri Tito meminta semua daerah di wilayah ini, termasuk APH (petugas penegak hukum) dan APIP, serta lembaga pemantauan lainnya seperti perwakilan BPK dan perwakilan BPKP, untuk membangun sinergi untuk pengawalan atau pengawasan, Karena anggaran disesuaikan kembali. Dia menjelaskan: “Pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan seluruh anggaran, dan total pengeluaran harus dialokasikan kembali setidaknya 50% dari pengeluaran yang tidak terduga. Ini adalah pusat dari tiga kegiatan pertama.

Dia juga memanggil tidak hanya antara anggota kelompok kerja, tetapi juga dengan organisasi instrumen regional (OPD) dan petugas penegak hukum (APH) di wilayah tersebut, terutama selama periode pemfokusan kembali, dan selama proses implementasi. , Harus memainkan peran sinergis. Anggaran.

Namun, ia mengumumkan bahwa Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas kebijakan APIP harus memberikan bantuan selama pemfokusan kembali APBD untuk manajemen Covid-19. Ia berkata: ” Selanjutnya, berkoordinasi dengan badan pengawas lainnya di daerah tersebut, termasuk Satuan Tugas APH dan Sabre Ransom. “