Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kepala Inspektur Departemen Kepolisian Jakarta Nana Sudjana menjelaskan pada hari Jumat (4/10/2020) banyak daerah yang masih diizinkan beroperasi selama larangan sosial massal (PSBB) DKI di Jakarta .

Dia menjelaskan bahwa area di mana Anda masih bisa bekerja di luar rumah adalah area yang diproduksi untuk kebutuhan masyarakat. Transportasi dari departemen kesehatan ke pabrik.

“Untuk beberapa sektor produksi, mereka harus tetap beroperasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini masih diperbolehkan. Ini pengecualian. Misalnya, di sektor kesehatan, pabrik” masih mengizinkan pembukaan dan transportasi. Pembiayaan logistik, kesehatan, sektor strategis. Pasar masih bisa dibuka, “kata Nana kepada tim media Kepolisian Metropolitan dari Jakarta ke Jakarta, Rabu (2020/4/04). – Membaca: Tanpa cucu, anak tiri ini dibakar oleh Putranya sendiri. Nana kemudian mengatakan bahwa polisi akan mengawasi kegiatan masyarakat selama implementasi PSBB di Jakarta. Dia menyimpulkan: “Kami akan terus memantau kegiatan masyarakat di pasar dan 8 daerah. Kami akan memantau dan terus mematuhi perjanjian. kesehatan. “Baca: Selama wabah korona, eksekutif Dairi DPRD membeli mobil sport Pajero – seperti yang dilaporkan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan implementasi langkah-langkah untuk membatasi organisasi sosial besar (PSBB) di ibukota. Kebijakan PSBB akan mulai besok. Efektif dari Jumat (10/4) hingga 14 hari ke depan. Setelah pertemuan bersama Forum Komunikasi Kepemimpinan Daerah (Forkopimda) diadakan di Balai Kota DKI di Jakarta Pusat pada Selasa (7/4/2020) malam, Anies mengusulkan hal ini. Rekomendasi. Diskusi dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di PSBB DKI Jakarta.

Baca: “Virus” Kisah melankolis tentang seorang pengemudi yang tinggal di base camp, dari penggusuran rumah hingga mobil sewaan .– – “Dari diskusi tersebut, DKI Jakarta kami sebelumnya akan mengimplementasikan PSBB, seperti keputusan menteri. Pada hari Jumat, 10 April 2020, “kata Annis.

Annis menjelaskan bahwa kebijakan PSBB dan pemerintah provinsi dalam tiga minggu terakhir tidak jauh berbeda. Seperti membatasi transportasi umum dan membatalkan kegiatan sekolah, Kantor itu dilarang untuk melarang orang.

Perbedaannya terletak pada aturan hukum PSBB yang mengikat. Oleh karena itu, pelanggar akan dihukum. “Jadi, yang harus kita lakukan terutama dalam aplikasi. Karena aturan yang mengikat akan ditetapkan. Karena itu, kami ingin mematuhi batasan-batasan ini, “tutup Anies.