Reporter Tribunnews.com, Chaerul Umam,

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Sosial Juliaari Batubara dan Mend memperbaiki PDTT Abdul Halim Iskandar (Maddes PDTT) mengadakan rapat kerja virtual, Rabu (6/5/2020) .Selama pertemuan itu, Komite Kedelapan DPP menekankan data yang kacau tentang penerima bantuan sosial (bantuan sosial) . -Baca: Menteri Sosial mensyaratkan kepala daerah untuk memposting nama penerima jaminan sosial di desa dan kantor desa. Dengan pemerintah pusat, ini telah mengganggu dan tidak seimbang distribusi bantuan sosial.

Iskan Qolba Lubis, anggota Komite Kedelapan PKS, menyarankan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar sebuah organisasi dibentuk untuk mengelola data penerima bantuan sosial di Indonesia. — “Ini adalah apa yang benar-benar kita lakukan seperti agen yang bertanggung jawab untuk memproses data setiap hari. Jika kita memberikannya kepada kepala desa, dia tidak akan mengerti. Jadi seseorang harus mengelola agensi datanya sendiri.” Agensi memperoleh lebih banyak data. Bantuan sosial yang diterima telah diberikan kepada kepala desa atau bupati.

Baca: Rapat koordinasi dengan Komite Kedelapan Partai Demokrat Rakyat, Mendes PDTT menjelaskan rencana pengumpulan data penggalangan dana desa

Karena organisasi Kementerian Sosial mempunyai hak untuk Penerima Bansos menerima data.

“Tolong bantu Menteri untuk menangani masalah data penting. 60% pekerjaan departemen ada dalam data, karena ini adalah alasan untuk membuat sistem bertanggung jawab.” Jika dipindahkan ke area, itu tidak akan selesai.