Laporan dari Tribunnews.com, Trianmojo, Da Nang, Jakarta-Perwakilan Ombudsman Indonesia dari Wilayah Jakarta membuat beberapa catatan penting kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang implementasi PSBB transisi. Dia merasa kontraproduktif.

Kepala Teguh Nugroho, perwakilan dari mediator Jabodetabek, mengatakan bahwa masalah utama yang harus difokuskan adalah pengawasan dan penegakan pelanggaran Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Kesehatan.

Satu hal yang dapat dimulai adalah menyesuaikan implementasi Peraturan Gubernur No. 41 tahun 2020. Dia mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat: “Anggaran tambahan beberapa miliar rupee digunakan untuk persiapan pemilu-” Provinsi DKI Jakarta telah merumuskan peraturan sanksi yang melanggar PSBB, meskipun peraturan ini juga perlu disesuaikan, yaitu Pergub 41 pada 2020. 2020)

Menurut mediator, peraturan Perda harus diubah. Orang yang melanggar alienasi sosial dan perjanjian kesehatan.

Baca: PLN akan membayar pelanggan untuk faktur besok

dari peraturan gubernur ke Perubahan peraturan daerah dianggap penting untuk memasuki lokasi selama periode transisi untuk memperkuat penegakan hukum di lapangan. Keselamatan, kesehatan dan produksi (ASP) Selain itu, keberadaan peraturan daerah juga penting, untuk memastikan bahwa tidak hanya antar individu tetapi juga terhadap pelanggaran peraturan. Alat hukum untuk pemantauan oleh suatu entitas atau perusahaan. — Kita tahu bahwa pemerintah provinsi DKI mengatur kegiatan sektor bisnis dengan membentuk sistem waktu kerja dua tim, di mana 50% karyawan dapat bekerja, dan sisanya bekerja (WFH)

Baca: Pada hari yang sama Olimpiade, Kejuaraan Eropa terpaksa ditunda tahun depan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diminta untuk terus menerapkan kebijakan SIKM selama masa transisi dan selama masa transisi. Satpol PP Jakarta, Biro Transportasi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan pemerintah provinsi Jakarta dan Banten juga telah mengoordinasikan pembagian wilayah kerja. Fakta telah membuktikan bahwa kebijakan SIKM secara efektif membatasi personel di dalam dan di luar wilayah Jakarta. “