Anggota Komite Ketiga dari faksi TRIBUNNEWS.COM-Gerindra di Jakarta percaya bahwa darurat internal Perppu 1959 tidak lagi relevan dengan situasi saat ini di Indonesia. Aceh Selasa (31 Maret 2020).

“Jika kita membaca seluruh Peppu, saya pikir ini tidak lagi relevan. Hanya dalam Pasal 19, pihak berwenang mengatakan:” Mereka memiliki hak untuk melarang orang meninggalkan rumah ini. Dia berkata. “

Baca: Larangan polisi, anggota DPRD Medan meninggal di jenazah PDP: Di sini, saya menelan virus-dia menjelaskan bahwa banyak lembaga yang diatur di Perppu sudah tidak ada, Termasuk akumulasi darurat sipil.-Oleh karena itu, ia percaya bahwa yang paling relevan saat ini adalah karantina daerah di bawah Undang-Undang Kesehatan dan Karantina No. 6 tahun 2018.– Membaca: Komite DPR akan mempercepat debat tentang revisi UU Penanggulangan Bencana – Dia juga meminta Kepala Kepolisian Nasional Idham Azis untuk memberi tahu Presiden Jokowi bahwa keadaan darurat sipil tidak ada hubungannya dengan keadaan darurat. Habiburokhman mengatakan: “Polisi Sekretaris tentu tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan, tetapi dia dapat berkomunikasi dengan Presiden nanti. “