Firli Bahuri, Presiden TRIBUNNEWS.COM-KPK di Jakarta, mengatakan bahwa ketika menggunakan anggaran perawatan 405,1 triliun rupee Covid-19, ada empat masalah yang rawan korupsi.

Empat poin utama adalah pembelian produk layanan, sumbangan dari pihak ketiga, alokasi anggaran dan distribusi bantuan sosial.

Dalam dengar pendapat dengan Komite Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat (RDP), Rabu (29/4) / 2020) transmisi.

Baca: Wakil ketua kepala polisi asisten wakil kepala staf umum untuk kepala staf umum Sumatera Utara dijamin untuk kasus narkoba

“Analisis penelitian ini, ada empat poin utama korupsi. Kedua, sumbangan dari pihak ketiga, “kata Firli .

.” Ketiga, apakah itu digunakan untuk alokasi anggaran APBN dan APBD, apakah itu digunakan untuk belanja dan alokasi sumber daya anggaran. Akhirnya, alokasi program bantuan sosial (sosial sebagai sosial Bagian dari jaring pengaman, “tambahnya. Itu bisa terjadi.

Baca: 23.310 pengendara mengambil tindakan selama PSBB di Jakarta, sebagian besar pelaku tidak menggunakan masker

Firli menyebutkan kualitas dan kuantitas Kontribusi palsu dari, tidak memenuhi standar .: Muhammad Romahurmuziy menentang penanggulangan-pelaksanaan KPK

“Pertama-tama, bantuan sosial atau kontribusi menjadi fiktif. Kedua, ada kesalahan kesalahan. Ini adalah kesalahan tambahan, dan kualitas dan kuantitas mungkin Ini juga akan berkurang, “kata Ferry.