Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 51 tahun 2020, yang mencakup implementasi CBDD selama periode transisi.

Salah satu masalah dari spesifikasi adalah penerapan sistem peer-to-peer pada sepeda motor dan mobil penumpang.

Ini termasuk langkah-langkah untuk mengontrol moda transportasi sesuai dengan ketentuan Bab 4 dari Pergub 51/2020. -Artikel 17, paragraf 1, 2, huruf a, diucapkan sebagai, mobil pribadi dalam bentuk sepeda motor dan mobil harus mengikuti prinsip yang sama di zona kontrol lalu lintas.

Baca: Transisi dari PSBB ke DKI Jakarta harus dipantau secara ketat

Artikel ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 18 (1), tujuan pengendalian lalu lintas berdasarkan prinsip nomor ganjil adalah untuk melarang pelat nomor dengan nomor ganjil. Pengemudi menyeberang jalan pada hari-hari genap, dan sebaliknya.

Masalahnya adalah digit terakhir dari plat nomor.

Teknologi jalan yang berlaku untuk sistem peer-to-peer Oman – Namun, beberapa kendaraan tidak termasuk dalam sistem bilangan ganjil ini. Salah satunya adalah ojek online dan ojek online. Ini ditentukan dalam Pasal 18 (2).

Berikut adalah 11 jenis kendaraan yang tidak termasuk dalam sistem double-even selama periode transisi PSBB.

1. Republik Indonesia; 2. Truk pemadam kebakaran dan ambulan; 3. Ambulans kecelakaan jalan; (4) Kendaraan tamu asing, pejabat negara dan lembaga internasional; kendaraan dinas nasional; 6. Memerangi kendaraan dinas dengan model resmi, polisi dan militer; 7. Kendaraan untuk mengangkut orang cacat; 8. Transportasi umum (papan kuning) 9. Truk, kecuali kabin tingkat dua; 10. Kendaraan disiapkan untuk kepentingan tertentu berdasarkan pertimbangan polisi, seperti kendaraan transportasi uang kertas di bawah pengawasan polisi ( Bank Indonesia, bank antar bank, mesin teller otomatis); 11. Dua dan empat putaran transportasi diperlukan oleh aplikasi, yang memenuhi persyaratan hukum kepala kantor transportasi.