Reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Dari 14 April hingga Jumat (8 Mei 2020), Kantor Migrasi Manusia dan Energi Jakarta melakukan 1.019 inspeksi bisnis. Setelah inspeksi aktif, ditemukan bahwa 176 perusahaan melanggar PSBB dan dipaksa untuk tutup. Andri Yansyah, kepala urusan perburuhan dan imigrasi, mengkonfirmasi pada hari Jumat: “Tidak ada penangguhan sementara dari 176 bisnis yang belum dikecualikan tetapi masih beroperasi.” (8/5 / 5/2020) .

Baca: Revidno Masudi menanggapi kebijakan WHO tentang kebijakan duta besar China pada tahap awal pandemi Covid-19 – tentang distribusi geografis 44 perusahaan di China Jakarta Barat, Jakarta Timur 23, Jakarta Utara 33, Jakarta pusat kota Jakarta 31, 45 di Jakarta selatan. -Selain itu, 600 perusahaan (75019 pekerja) yang Pergub 33 Tahun 2020 tidak termasuk dalam kategori menerima peringatan karena mereka tidak benar menerapkan perjanjian kesehatan. -Next, 243 perusahaan (41.948 pekerja) tidak benar menerapkan perjanjian kesehatan dan dikeluarkan dari peringatan karena alasan yang sama, tetapi disahkan oleh Departemen Perindustrian.

Baca: 123 WNI ABK MV Ocean Quantum dan MV Wind Spirit melakukan tes swab dan karantina

Untuk informasi lebih lanjut, dalam Pasal 10 2020 Peraturan Gubernur DKI No. 33, 11 kegiatan dijelaskan Selama PSBB berlaku, berbagai departemen dapat beroperasi.

Jenis perusahaan berikut diizinkan untuk terus beroperasi selama periode PSBB.

1. Kesehatan;

2. Makanan / Makanan / Minuman;

3. Energi;

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi;

5. Keuangan;

6. Logistik;

7. Selamat datang;

8. Konstruksi;

9. Industri strategis;

10. Layanan dasar, layanan publik, dan industri didefinisikan sebagai objek nasional penting dan objek tertentu;

11. Kebutuhan harian.