Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Asosiasi Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) sedang mempersiapkan untuk mengadakan Konferensi Peninjauan Kembali Peraturan Pemerintah (Perppu) No. 1 pada tahun 2020 untuk menggantikan undang-undang Republik Indonesia di Mahkamah Konstitusi (MK). Pertemuan uji materi Perppu No. 1 pada tahun 2020, yang melibatkan kebijakan fiskal nasional dan stabilitas fiskal yang digunakan untuk mengelola pandemi koronavirus 2019 (COVID-19) dan / atau di bawah ancaman terhadap ekonomi dan / atau stabilitas nasional Kepala sistem keuangan, Selasa, 28 April 2020. “Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan bahwa setelah persiapan yang matang, MAKI percaya bahwa uji substantif ini dapat disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. (- (21 April 2020). Dia mengatakan bahwa persiapannya adalah mempersiapkan bukti dokumenter yang diperlukan.

Baca: Fraksi PAN meminta Jokowi untuk tidak melarang setengah dari pengembalian ke kampung halamannya

“Ini adalah kasus BLBI dan Century Serta keputusan hukum lain yang relevan, katanya. Selain menyiapkan dokumen yang diperlukan, MAKI juga siap untuk membiarkan para ahli mengungkapkan pendapat mereka dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi, yaitu, ahli hukum pidana internasional Romli Atmasasmita, yang akan menjelaskan prinsip kesetaraan yang diterapkan secara global; pakar ekonomi dan keuangan publik Anthony Budiawan menjelaskan urgensi ekonomi Situasi dan penegakan hukum.

Baca: KIB mendistribusikan masker makanan gratis kepada warga yang diserang oleh Covid-19

Edy Lisdiono adalah seorang ahli di bidang hukum perdata, ia akan menjelaskan tanggung jawab sipil atas pelanggaran hukum yang ada, Mahfudz Ali ), ia akan menjelaskan prinsip persamaan hak di antara pejabat negara dalam sistem konstitusi dan sistem pengadilan administratif. Kemampuan korupsi jika terjadi bencana. Selanjutnya, pakar hukum adat Efriyanto akan menjelaskan hukum adat sosiologis dalam mencapai tatanan masyarakat. Dia menambahkan: “Kami akan terus menghubungi para sarjana dan ahli, meminta mereka untuk bersedia menjadi saksi ahli selama persidangan untuk menambah bukti.”