Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Mantan Presiden Republik Indonesia MPR Amien Rais (Amien Rais) dan 56 orang lainnya dan 7 orang hukum telah mengajukan peninjauan resmi dan substantif terhadap UU No. 2 tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) . — Barang yang diuji adalah Pasal 2, Ayat 1 UUD 1945, huruf a, No. 1, No. 2 dan No. 3, Pasal 27 dan Pasal 28. -Hukum No. 2 tahun 2020 berisi undang-undang tentang penggantian peraturan pemerintah No. 1 tahun 2020, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menanggapi epidemi Covid-19 dan / atau ancaman terhadap ekonomi nasional dan / atau ancaman Stabilitas hukum sistem keuangan dalam konteksnya.

MK menerima petisi hari Rabu (1/7/2020) 14.58 WIB.

Baca: MK menolak permintaan Cpu d’Amien Rais dari Perppu untuk mengubah hukum korona

“Penggugat Dengan status hukum dan hak untuk berubah, litigasi formal dimungkinkan. D Untuk pemeriksaan substantif, saya pergi ke Mahkamah Konstitusi karena percaya bahwa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Pasal 22, ayat 2, berdasarkan Konstitusi 1945 , Pasal 22 D, paragraf 2, sebagaimana dilaporkan oleh pengadilan di situs web pada hari Kamis. (2/7/2020) .

Pemohon mengindikasikan dalam permohonannya alasan untuk mengajukan pengujian formal dan substantif

Alasan ujian resmi adalah bahwa pada periode yang sama DPR menyetujui sidang yang melanggar Pasal 22 (2), yaitu UUD 1945. Selain itu, tidak melibatkan partisipasi Partai Demokrat dalam No. 2 tahun 2020 Persetujuan DPR dalam hal diskusi hukum melanggar Pasal 22D (2).) (Konstitusi 1945) .- Pada saat yang sama, alasan untuk melakukan tes formal. Pasal 2 UU No. 2 tahun 2020 dan 1945 Pasal 23 Konstitusi tahun ini bertentangan dengan Pasal 23 A. Kemudian, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 (3), Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 1 Konstitusi 1945 Pasal 27 (1), Pasal 28D (1) dan Pasal 28I (2) .- Pasal 28 UU No. 2 tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 (3), 1945 Pasal 28D, paragraf 1 Konstitusi.-Dalam juri, pemohon mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk sepenuhnya menerima dan menyetujui semua permintaan para pemohon. UU No. 2/2020 dan salah satu dari tiga pasal tersebut melanggar UUD 1945, Tidak mengikat secara hukum.

Dan, persyaratan untuk mendeklarasikan Pasal 2, ayat 1, huruf a, nomor 1, angka 2 dan Pasal 3, Pasal 27 dan Pasal 28 melanggar UUD 1945, tanpa mengikat Buang air kecil yang kuat.