Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Syamsuddin Haris, anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa dalih pembebasan narapidana korup untuk mencegah penyebaran penyakit coronavirus pada 2019 (Covid-19) tidak tepat .

Syamsuddin mengungkapkan bahwa pelaku korupsi harus Dianggap sangat kriminal. Syamsuddin mengatakan dalam sebuah kontak pada hari Jumat (3/4): “Kejahatan luar biasa juga harus ditangani dengan cara yang luar biasa. Karena itu, tidak adil bagi orang-orang korup (dan teroris) untuk dibebaskan karena protes korona.” / 2020).

“Karena mereka tidak pernah mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari kejahatan mereka,” tambahnya.

Baca: Hasil tes membuat kemajuan positif yang cepat, dan rekan-rekan di Surabaya menjadi rumah sakit PDP di daerah Ir Soekarno Sukoharjo — Organisasi staf KPK juga menolak proposal untuk mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 tahun 2012, yang Syarat dan prosedur yang melibatkan implementasi hak-hak sipil di penjara.

Yudi Purn omo Harahap (WPK) ketua KPK meminta Menkumham Yasonna H. Laoly untuk tidak menggunakan epidemi coronavirus sebagai sarana membebaskan tahanan yang korup Revisi PP. Jangan menjadikan epidemi Covid-19 sebagai kendaraan korup yang bebas, “kata Yudi kepada wartawan, Jumat (3/4/2020). Yudi percaya bahwa langkah-langkah Yasonna untuk mengubah peraturan adalah keringanan hukuman bagi para terpidana korupsi. Bahkan, ini menghilangkan efek jera pada elemen korup lainnya .

Menurutnya, di samping itu, proposal tersebut tidak memenuhi cita-cita nasional untuk menghindari korupsi ..— Baca: Aa Gym khawatir tentang mendengarkan Kepada tubuh korban korona yang ditolak di banyak daerah- “Asosiasi Staf KPK percaya bahwa ada alasan berikut: l” Inisiatif untuk memberantas korupsi sangat berbahaya dan harus ditolak, “katanya.