Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Din Syamsuddin, Ketua Dewan Penasihat Komite Ulama (MUI) di Indonesia, mendukung pemerintah untuk mengambil tindakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus atau COVID-19. 19 .

Saya harap ini tidak akan berdampak negatif pada masyarakat.

“Rekomendasi MUI tentang pelaksanaan peraturan mitigasi korona harus jelas dan transparan, terutama dalam hal anggaran dan keadilan. Mr Ding mengatakan dalam konferensi video dengan wartawan yang diadakan pada Kamis (4 Februari, 2020) : “Mengenai siapa yang memiliki hak untuk menerima data dan mengimplementasikannya, jangan biarkan aturan ditetapkan dengan baik, tetapi implementasinya tidak baik. ”-Baca: Menteri Sosial mengundang para pemimpin daerah untuk menyelesaikan rencana bantuan sosial pemerintah pusat – mantan pejabat kementerian Muhammadiyah memuji kebijakan pemerintah ketika virus korona menyebar, seperti penelitian, di rumah Ibadah dan pekerjaan (alienasi sosial), kemudian alienasi fisik, dan pembatasan sosial skala besar (PSBB). Dia mengumumkan: “MUI menyambut keputusan pemerintah dengan merumuskan beberapa kebijakan pembongkaran sekolah untuk mencapai jarak praktis. MUI khususnya berharap agar PSBB benar-benar dapat mengimplementasikan dan mengimplementasikan. “Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan berbagai bantuan sosial untuk membantu masyarakat mengatasi masa sulit yang disebabkan oleh pandemi virus korona. Joko Widodo mengatakan bahwa jumlah rumah tangga yang menerima PKH akan berkurang dari 9,2 juta menjadi 1.000 Penghasilan PKH akan meningkat sebesar 25%.

Dia memberi contoh, dana wanita hamil PKH akan berkurang dari 2,4 juta rupee per tahun menjadi 3,4 juta rupee per tahun, dan kemudian bagian pembiayaan anak usia dini akan meningkat menjadi 3 juta per tahun Rupee dan cacat meningkat menjadi 3 juta rupee per tahun. 2,4 juta per tahun.

Selain PKH, pemerintah juga meningkatkan jumlah makanan pokok dari 12,5 juta menjadi 20 juta. Nilainya juga meningkat 30% dari 150.000 Rp menjadi 200.000 Rp.

Baca: Anies: Pemakaman duka dengan 401 mayat

Selain itu, pemerintah telah meningkatkan anggaran kartu pekerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat telah meningkat Kepada 5,6 juta orang.

Penerima Paspor Pekerja termasuk pekerja informal yang terkena dampak Mahkota dan pelaku UMKM. Dalam empat bulan ke depan, nilai hasil berkisar antara Rs 650.000 hingga Rs 1 juta per bulan. Pemerintah Harga listrik juga disediakan gratis untuk 24 juta 450 pengguna VA, dan diskon 50% diberikan kepada 7 juta pengguna 900 VA.-Baca: Menteri Sosial: Pemerintah telah menghabiskan 110 triliun rupee untuk jaring pengaman sosial – Presiden juga mengalokasikan 250.000 Rs crore untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk operasi pemasaran dan logistik. Selain itu, anggaran higienis sebesar Rs 755.000 crore telah disiapkan untuk mengelola virus corona.