Jakarta TRIBUNNEWS.COM-DKI orang yang bertanggung jawab atas PP Arifin di Sathpol, Jakarta mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 7 peraturan Gubernur (Pergub), denda administrasi 10 juta rupee dikenakan pada administrasi Salina McDonald. No. 41, 2020 — Denda dikenakan setelah sekelompok besar orang diproduksi pada upacara penutupan makanan cepat saji yang diadakan di Sarinah di pusat Jakarta, Minggu lalu (10/5). Baca: Penutupan McD di Salinah telah menimbulkan kritik terhadap manajemen DPRD: harus diharapkan – mereka dinyatakan melanggar Gubernur PSBB No. 33 tahun 2020.

“Untuk pelanggaran PSBB, sanksi akan dijatuhkan. Sanksi yang dikenakan didasarkan pada Peraturan Gubernur No. 41 tahun 2020,” kata Arifin dalam konfirmasi pada Kamis (14/5) / 2020. Dia menjelaskan: “Kegiatan McDonald’s Salina melanggar Pasal 7 Peraturan Gubernur No. 41 tahun 2020, di mana sanksi tersebut merupakan denda administrasi hingga 10 juta rupee.” — Bacaan: Pembaruan Corona di Indonesia: Saat ini Sudah ada 33.672 PDP, dan tidak ada 258.639 ODP – McDonald’s Sarinah bekerja sama untuk mengakui kelalaian mereka dan bersiap membayar denda Rs 10 juta sesuai dengan Pasal 41/2020 Pergub.

Baca: Tanda-tanda bahwa Ramadan akan datang dalam 10 hari terakhir- “Hari ini, Salina McDonald’s telah bekerja sama untuk mengakui kesalahan perusahaan setelah membayar 10 juta rupiah.”

Arifin menunjukkan bahwa Satpol PP akan terus mengambil tindakan lapangan terhadap pelanggar PSBB di Jakarta. Dia menyimpulkan: “Saya ingin menekankan bahwa Satpol PP akan terus memberikan sanksi kepada semua penjahat di PSKI DKI.”