Laporan dari Tribunnews.com, seorang reporter dari Da Nang, Jakarta-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Di ibukota, 1.271 perusahaan melanggar Peraturan Gubernur DKI No. 33 tahun 2020 dalam mengimplementasikan CBSS.

Data ini didasarkan pada ringkasan laporan inspeksi yang dibuat oleh Biro Pekerja Migrasi dan Energi DKI Jakarta dari 14 April hingga 26 Mei 2020.

Secara total, bahkan 210 perusahaan yang mempekerjakan 17.361 pekerja masih terbuka untuk pengecualian mereka.

Akibatnya, 200 perusahaan lainnya terpaksa ditutup oleh kantor tenaga kerja. — Baca: Berita: Kota Solo mencatat 4 kasus baru virus Corona tanpa menambahkan catatan dalam waktu seminggu

Perusahaan ini berlokasi di Jakarta Barat 54, Jakarta Timur 35, Jakarta Utara 37, 33 Pusat Jakarta Dan Jakarta Selatan melaporkan pada tanggal 51 bahwa Menteri Tenaga Kerja Andri Yansyah (Andri Yansyah) mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa: “210 bisnis yang tidak dikecualikan tetapi masih beroperasi untuk sementara ditangguhkan. Pekerjaan dan imigrasi di Jakarta (5/26 / 2020). Selain dipaksa untuk ditutup, 1061 perusahaan diberitahu. Secara rinci, 740 perusahaan di departemen resmi menerima peringatan karena mereka belum menerapkan perjanjian kesehatan. Untuk alasan yang sama, Kementerian Perindustrian IOMKI juga telah diperingatkan.

Untuk referensi, Pasal 10 Peraturan Gubernur No. 33/2020 menetapkan bahwa selama periode PSBB, hanya 11 departemen kegiatan yang masih berwenang untuk beroperasi. Ini termasuk:

1. Kesehatan; 2. Bahan makanan / makanan / minuman; 3. Energi; 4. Teknologi komunikasi dan informasi; 5. Keuangan;

Baca: Khavidb Nurmagomedov, ayah aktif Covid-19, menolak untuk lulus tes virus korona– – 6. Logistik, 7. Perhotelan, 8. Konstruksi, 9. Industri strategis, 10. Layanan dasar diidentifikasi sebagai objek nasional penting dan objek tertentu, layanan publik dan industri, 11. Kebutuhan sehari-hari.