Kantor Berita Jakarta (Tribunnews.com) melaporkan: Menteri Reformasi Administrasi Jakarta dan Reformasi Birokrasi Tjaho Kumolo melarang pejabat di Negara Mudik (ASN).

Selain itu, selama pandemi Covid-19, Kemenpan RB juga memberlakukan pembatasan pada liburan lembaga sipil (ASN).

Kebijakan ini sesuai dengan Pemberitahuan MenPANRB 46/2020 tentang pembatasan aktivitas di luar area dan / atau aktivitas Mudik dan / atau pembatasan terbang ke pesawat sipil. ‘State (ASN) dengan mencegah distribusi Covid-19.

“Bambang Dayanto Sumarsono, Asisten Asisten Integritas dan Departemen Evaluasi Sistem Jasa PANRB, mengatakan pada sebuah pertemuan:” ASN dilarang meminta cuti, dan pejabat rekrutmen resmi (PPK) tidak dapat memberikan cuti ASN. Tetapi ada beberapa pengecualian. Pada konferensi pers yang diadakan pada Kamis (30 April 2020) di Covid-19 Media Center Working Group on Acceleration.

Baca: Pria berusia 68 tahun itu hilang sebelum mengucapkan selamat tinggal pada sawah-ia dapat meminta cuti untuk pejabat yang berada dalam keadaan tertentu seperti melahirkan, cuti sakit dan liburan karena alasan tertentu.

– Jika ada anggota keluarga inti atau pejabat terkait yang sakit parah atau mati, mereka dapat diberikan cuti untuk alasan penting. Pada saat yang sama, pegawai pemerintah dengan kontrak kerja (PPPK) dapat diberikan cuti hamil dan cuti sakit.

Cuti hamil dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) n ° 17. / Pada tahun 2020, ini adalah revisi dari PP No. 11/2017.

Baca: Mardani: Karena kebijakan pemerintah pemilik modal-PP No. 17 tahun 2020 tentang pengelolaan pegawai negeri dan PP No. 49/2018 tentang pengelolaan pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja.