TRIBUNNEWS.COM-Presiden Jokowi mengkonfirmasi darurat kesehatan masyarakat Indonesia dalam konteks pandemi atau coronavirus Covid-19

– Jokovi melakukan konferensi pers pada hari Selasa Bulletin (31/3/2020) — “Pemerintah telah mengidentifikasi Covid-19 sebagai penyakit dengan faktor risiko yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Qiao Kewei mengatakan: “Omong-omong, pemerintah telah mengidentifikasi keadaan darurat Keadaan insiden kesehatan masyarakat. “Membaca: Tindakan darurat sipil tidak masuk akal untuk pandemi Covid-19-Joe Covey mengatakan bahwa untuk mengatasi dampak epidemi ini, ia memutuskan untuk mengambil pembatasan sosial skala besar. — “Menurut hukum, Menteri Kesehatan berkoordinasi dan memutuskan untuk bekerja sama dengan kelompok kerja Covid-19 dan para pemimpin regional,” katanya.

Jokowi mengatakan bahwa dasar hukum PSBB adalah UU No. 6 tahun 2018 tentang kesehatan dan karantina.

“Pemerintah juga telah merilis PP,” kata Chokovy. Pembatasan sosial berskala besar dan keputusan presiden menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat untuk melakukan tugas-tugas hukum. PP, semuanya jelas “Saya meminta para pemimpin daerah untuk tidak membuat kebijakan sendiri, dan ini tidak terkoordinasi”, katanya.

Baca: Jokowi memerintahkan pemulangan warga negara Indonesia dari berbagai negara: sekitar 11.000 ABK