Reporter Jakarta Tribunnews.com Rina Ayu melaporkan – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara resmi mengeluarkan regulasi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan untuk private group atau dulu dikenal dengan vaksin mandiri. Peraturan Menteri Kesehatan (Oktober 2021) disahkan di Jakarta pada Rabu, 24 Februari 2021 (.) Dalam salinan PMK yang diterima Tribunnews.com, Jumat (26/2/2021), rencananya disebut program vaksinasi bersama Royong. -Lihat juga: Ketua Komite X meminta pemerintah memastikan guru honorer mendapat vaksin -Lihat juga: 2 juta vaksin mandiri dari Sinopharm bulan depan -Peraturan tertulis, dananya ditanggung oleh badan hukum / perusahaan Atau praktisi, karyawan keluarga , anggota keluarga dan kerabat lainnya melaksanakan vaksinasi. Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kerabat keluarga lainnya yang merupakan penerima vaksin COVID-19 dalam layanan vaksinasi gotong royong ngo tidak dipungut biaya, “tertulis dalam pasal 3 ayat 5.” untuk mengurangi penyebaran COVID-19 / Penyebaran. , mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat COVID-19. Mewujudkan imunisasi kelompok (imunisasi kolektif) di masyarakat; melindungi masyarakat dari COVID-19 guna menjaga produktivitas sosial ekonomi.

Selanjutnya, sesuai Pasal 6, sebagai bagian dari rencana persiapan vaksinasi COVID-19, badan hukum / perusahaan harus menyatakan jumlah karyawan, keluarga, dan orang lain yang terkait dengan keluarganya – pada ayat (2). Laporan yang disebutkan dalam sekurang-kurangnya harus memuat nomor o, nama dan alamat (menurut nama dan alamat) dan nomor registrasi penduduk. Pasal 6, Paragraf 2.