Dilansir Tribunnews.com reporter Rina Ayu-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Meski masa berlaku kebijakan pembatasan kegiatan pelaksana masyarakat (PPKKM) diperpanjang hingga 8 Februari, kasus harian positif Covid-19 belum menunjukkan arah pengendalian. . Slamet Budiarto, Wakil Ketua Persatuan Dokter Indonesia (PB IDI), menyarankan pemerintah harus tegas menangani pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah mengendalikan pandemi Covid-19 di Indonesia, terlepas dari dampak ekonominya. “Belum ada vaksinnya,” kata Tribunnews.com saat dihubungi, Senin (1 Januari 2021). -Lihat juga: Saat perluasan PSBB di wilayah DKI Jakarta, kedua aturan ini dikendurkan-penilaian PB IDI. Langkah ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Presiden Joko Widodo agar lebih memperhatikan kesehatan masyarakat. -Melalui pembatasan ketat terhadap mobilitas masyarakat, jumlah kasus positif Covid-19 dapat dikurangi.

“Penting untuk membatasi mobilitas masyarakat. Perekonomian sedang menurun, tetapi kesehatan masyarakat akan terhambat, matinya akan begitu kata Slamet.

Seperti kita ketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa Pelaksanaan PPKM gagal untuk menekan laju penularan Covid-19. Hal ini disebabkan implementasi kebijakan yang belum dilaksanakan secara konsisten.

“Kedua, menurut saya kita harus hati-hati karena perekonomian sedang lesu dan ada perekonomian PPKM. Padahal, ini bagus (secara ekonomi, selama tidak demikian, “tidak demikian,” kata Jokowi kemarin (31 Januari 2021) melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.