Reporter Tribunnews.com Rina Ayu melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-POM memastikan bahwa semua vaksin harus mendapatkan izin distribusi atau penggunaan darurat (EUA), termasuk “pembelian vaksin di bawah kerja sama atau vaksinasi independen.” BPOM Siti Asfijah atas nama Dewan Evaluasi Uji Klinis dan Inklusi Khusus 9 menyatakan peraturan tersebut sesuai dengan Perpres 9/2020. Surveilans selama 6 bulan dilakukan untuk membuktikan keamanan dan imunogenisitas vaksin. Pemindaian pengawasan internal bulanan untuk menunjukkan keamanan, kekebalan dan efektivitas vaksin pada 50%.

Ini juga mencakup analisis komprehensif data kualitas, dengan stabilitas minimal 3 bulan. Anda, kata dia. Dalam diskusi virtual Kamis (18/2/2021) bertajuk “Pre-injection research” -lihat juga: Pemerintah menargetkan ratusan juta vaksin Covid-19 tiba di Indonesia pada 2021. -Siti terus mendapatkan vaksin industri. Apotek harus mendaftarkan vaksin Covid-19 untuk digunakan.

Ia mengatakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/2010 tentang Industri Farmasi, ia wajib menyatakan industri farmasi atau Penerbit yang memiliki izin diwajibkan untuk memantau keselamatan.

Mewajibkan apotek di industri tersebut untuk menerapkan sistem pemantauan keamanan obat, termasuk vaksin dengan peraturan berikut:

“Badan operasi yang ditunjuk pemerintah mengatakan : “Pembelian dan pendistribusian vaksin harus dengan vaksin Covid-19, ini Bio Farma”.