Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Panitia II DPR Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, ketentuan perjanjian sanitasi pada Pilkada 2020 harus memuat tidak hanya persyaratan disiplin, tetapi juga sanksi tegas bagi pelanggar. Dengan absennya, menurut dia, aturan perjanjian kesehatan menjadi tidak sah atau tidak bisa benar-benar mencegah penyebaran Covid-19. . Ini masalah utamanya. Saya mendaftar kemarin tanpa penalti apa pun. Saya kira kalau tidak ada sanksi itu kurang efektif, “kata Yakutia dalam virtual chat, Jumat (23/10/2020). Pengamat-menurutnya, dasar hukum masalah kesehatan perlu diperkuat, tidak hanya itu. Itu peraturan KPU (PKPU), dan itu peraturan sebelumnya. Undang-undang (Perppu) bisa memperkuat landasan hukumnya. Satgas Covid-19 memantau tata tertib saniter tempat wisata- “Artinya landasan hukumnya untuk urusan saniter bisa dirubah dasar yang kokoh. Namun kita tahu bahwa Presiden sudah menyatakan tidak perlu menerapkan Partai Peppe dan menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Nasionalis.