Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan upaya penyelesaian masalah Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB) Jakarta DKI, Senin (6/7/2020). Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya membahas masalah PPDB yang menyebabkan berbagai permasalahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam keterangannya, Senin (7 Juni 2020), Hudori mengatakan: “PPDB sudah ada titik temu.” PPDB di Jakarta memberhentikan 700 orang yang tidak berhasil di-PHK – dia mengatakan pendidikan adalah bagian dari urusan pemerintah dan terkait dengan UU No. 23 tahun 2014 Pelayanan dasar wajib pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan keberlanjutannya.

“Sebelumnya sebagai satu keluarga, kami melakukan pembahasan secara detail dan prinsipnya ada beberapa kesepakatan,” ujarnya.

Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang mengatakan, pihaknya telah menjalin sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam hal rute di wilayah RW. Bekerja sama dengan Pemprov DKI, dengan dibukanya kembali zonasi wilayah RW, kami mengoordinasikan bahwa sejak Permendikbud peringkat 44 tahun 2019, jalur zonasi mencapai minimal 50 %.Ternyata Alhamdulillah sudah tercapai, jelas Chatalina. . Lainnya adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang mengakui peran sekolah swasta sangat diperlukan, apalagi kapasitas sekolah negeri di daerah tersebut kurang dari 50%. – Faktanya, angka partisipasi sekolah menengah atas negeri kita hanya 46,17%, artinya kita menginginkan sisanya. Itu kan peran swasta, jadi hanya 32,94% orang SMA negeri kita dan 67%, kita harapkan peran swasta, ”kata Saifula. Kewajiban bersama untuk menyelenggarakan wajib belajar di DKI”.