Saleh Partaonan Daulay, Ketua Harian TRIBUNNEWS.COM-Fraksi PAN DPR RI di Jakarta, mengatakan koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov perlu ditingkatkan. Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, serta pusat roda perekonomian nasional.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang terkait dengan kepentingan nasional harus dikoordinasikan dan dirundingkan dengan pemerintah pusat, termasuk penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB).

“Awalnya, saya curiga kebijakan Parker Annes karena ini. Saya menghargai dan menyerukan disiplin yang lebih ketat,” kata Salih kepada wartawan, Sabtu (12 September 2020). ”/ RW Actual Di atas, Pak Airlangga meyakini bahwa penerapan kebijakan PSBB merupakan kebijakan yang tiba-tiba dan dampaknya terhadap kehidupan dan perekonomian akan sangat besar. Artinya kebijakan itu ditempuh tanpa koordinasi dan negosiasi, ”imbuhnya.

Anggota Pansus IX DPR RI berharap setiap kebijakan yang diambil akan didasarkan pada kajian yang cermat.

Baca: Mundurnya Anies Seruan mendesak, para ahli KSP energi meninjau Kementerian Perekonomian, kesehatan: harap dilanjutkan evaluasi pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara rutin dan teratur.Dengan cara ini, hasil dan efek dari setiap strategi yang diterapkan dapat dengan jelas menunjukkan hasil. Namun, menurut saya masih perlu negosiasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya negosiasi dan koordinasi dengan Komite Manajemen Covid-19 dan seluruh karyawannya, ”ujarnya. Siapa yang ingin Anda hubungi? Pemerintah pusat atau DKI? », Pungkasnya.

Sebelumnya, mengingat banyaknya kasus positif di ibu kota, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, memutuskan menggunakan pengereman darurat.