Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Jerirry Sumampow, koordinator Komisi Pemilihan Umum Indonesia, mengatakan upaya untuk mempolitisasi bantuan terjadi di banyak tempat di Indonesia.

Salah satunya terjadi di DKI, Jakarta.

Hal ini terungkap pada sebuah seminar tentang politisasi dana Covid 19 untuk tujuan pemilihan umum untuk periode yang sama pada tahun 2020 pada hari Selasa (5/5/2020).

Jeirry Sumampow berkata: “ Faktor-faktor regional membuat DKI Jakarta mencapai tujuannya. Pemerintah mempolitisasi bantuan karena ia menulis surat yang berisi informasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang bantuan yang diberikan kepada penduduk oleh pandemi Covid-19. Undang, “katanya.

Dia menjelaskan dugaan politisasi pemerintah daerah tentang bantuan. Kabupaten Kladin dan Kabupaten Breb (Jawa Tengah), Pesavaran, Jalan Kanan, Provinsi Lamphun, Dong Nan Bang, Kota Lampang (Lampung).

Baca: Peraturan keperawatan mendorong pemerintah dan rumah sakit untuk meningkatkan data pasien Covid-19- — Kabupaten Kaur (Bangkulu), Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Jember Kabupaten dan Kabupaten Sumenep (Jawa Timur), Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Dia mengatakan: “Beberapa daerah telah menemukan praktik politisasi bantuan atau dana dari rencana pengelolaan Covid. Ini terkenal di Jawa Tengah, terutama di Kladen.

Membaca: Didi Kempot dimakamkan di desa istrinya, disandingkan dengan kuburan anak pertama

dia menjelaskan cara politisasi bantuan. Wajah pada paket kesejahteraan Gambar. Stiker orang yang bertanggung jawab atas area tersebut berisi panggilan untuk mencegah manipulasi Covid-19 dan papan iklan dengan gambar orang yang bertanggung jawab atas area tersebut. Covid-19. Ada cara untuk mencetak stiker menggunakan anggaran lokal. Dia berkata: “Gunakan anggaran lokal untuk mencetak Stiker. Makan biaya yang tidak perlu. Biaya bantuan harus lebih baik. -Selain itu, dia mengatakan bahwa cara lain, yaitu, orang yang bertanggung jawab atas daerah itu, pergi langsung untuk memberikan bantuan kepada penduduk.

“Dalam kasus komunitas 19 negara, masih ada banyak orang yang secara langsung meminta bantuan dari orang atau pemilih.” Memberikan bantuan. Ada gambar di dalamnya, karena gairah harus tinggal di rumah. Mengapa kepala daerah bertanya kepada penduduk? Dia menambahkan.