Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan kajian terkait program kartu pra kerja.

Seperti yang kita ketahui bersama, sesuai Perpres, rencana kartu prakerja sudah disiapkan untuk kondisi normal pada 36 Maret 2020.

Namun, untuk kasus pandemi Covid-19, rencananya setengah Bantuan sosial, anggaran yang dialokasikan 20 triliun rupiah dan target pesertanya 5,6 juta. — Total nilai penghargaan pasca pelatihan adalah Rp 2,4 juta / orang, dan penghargaan untuk survei ketenagakerjaan adalah Rp 150.000 / orang, lebih besar dari nilai bantuan pelatihan itu sendiri yang sebesar Rp1 juta / orang. KPPU menyatakan tidak melanggar UU Persaingan Usaha Berdasarkan penelitian tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan adanya kemitraan kartu pra kerja di berbagai platform digital, bukan melalui pembelian barang dan jasa. Melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa kepada publik, “kata Alex kepada Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Kamis (18/6/2020). -Kartu karyawan penuh benturan kepentingan — 8 platform digital dari program kartu pra-kerja Diantaranya, 5 memiliki konflik kepentingan.

“5 dari 8 platform memiliki konflik kepentingan-bentuk digital dengan fasilitas pelatihan. Di antara 1.895 kursus pelatihan yang tersedia, tidak kurang dari 250 kursus pelatihan dimiliki oleh lembaga pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital. 1.895 pelatihan (Asosiasi Lembaga Pelatihan Indonesia).

“Materi pelatihan tersedia secara gratis di Internet. Pemilihan sampel dibuat dari 1.895 formasi, dan diperoleh 327 sampel formasi. Kemudian ketersediaan pelatihan di Internet dibandingkan. Hasilnya 89% pelatihan tersedia di Internet Dapatkan secara gratis, termasuk di laman prakerja.org, ‚ÄĚkata Alex.