Reporter Tribunnews News, Larasati Dyah Utami-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat edaran (SE) pembentukan working group terbaru Covid-19.

Kepala Bidang Pemerintahan Daerah Safrizal ZA, Direktur Biro Pembangunan Kementerian Dalam Negeri menjelaskan surat pengumuman pembentukan pokja baru Covid-19 harus mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2020.

“Menteri Dalam Negeri harus mengeluarkan peraturan, Sabri Sal mengatakan dalam sebuah pernyataan:” Ini akan menjadi dasar pembentukan kelompok kerja Covid-19 di wilayah tersebut. , Jumat (18/9/2020).

Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam Surat Edaran No. 440/5184 / SJ tanggal 17 September 2020 kepada Gubernur dan Bupati / Walikota untuk mengganti Surat Edaran yang dikeluarkan pada Maret 2020

Baca: Pan Bos Brothers mengatakan bahwa angkatan kerja tetap ada selama pandemi Covid-19- “Dia sudah mengumumkan pencabutan SE No. 440/2622 / SJ pada 29 Maret 2020,” katanya.

Safrizal menyatakan pembentukan working group Covid 19 di wilayah perencanaan akan mampu menyelesaikan implementasi kebijakan strategis terkait pengelolaan Covid-19.

Semua wilayah dapat segera mengambil langkah strategis yang diperlukan untuk mempercepat implementasi Covid 19. Pengelolaan Covid-19

— Dengan demikian, penerapan pengelolaan menjadi efektif, efisien, dan adil sesuai tujuan. -Baca: Berita Terkini: Indonesia, Rekor Baru Kasus Pemulihan Covid-19 Tambah 4.088 Personel- “Struktur baru Pokja Penanganan Covid-19 akan terbentuk pada 30 September 2020,” ujarnya.