JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia berencana menerapkan standar baru dalam waktu dekat untuk menyikapi pandemi Covid-19.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Pemerintah Sejahtera (PKS) Sukamta menegaskan lima hal mendasar sejak pemerintah mulai menangani Covid-19.

Pertama-tama, Sukamta merasa belum pernah ada kejelasan tentang ide besar menangani virus corona. -Bahkan setelah masa tanggap darurat berlangsung selama hampir 3 bulan, dia masih tidak tahu tindakan apa yang harus diambil. Langkah yang jelas tidak hanya sangat penting untuk menyikapi pandemi ini, tetapi juga memiliki tolok ukur untuk memulai kembali aktivitasnya di dunia pendidikan, bisnis, dan pariwisata, ”kata Sukamta kepada Tribunnews.com, Kamis (28/5/2020).

Baca: Hingga 28 Mei, sebanyak 11.000 spesimen terkait Covid-19 telah diperiksa, total 289.906.

Kedua, Sukamta menilai ada masalah mendasar dengan sistem koordinasi Kementerian, Pokja, dan Pemerintah Daerah .

Ia mencontohkan, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menguji target uji 10.000 sampel sehari yang ia pesan kemarin (Kamis) (27/5) beberapa bulan lalu.

Baca: Kadispenad Minta Pasukan Intelejen Militer Waspadai Media Sosial-Menurutnya Belum Jelas Kepada Menteri Kesehatan, Satgas, atau Klaim Pimpinan Tertinggi Kabar Kabar Disampaikan Pejabat.

“Ini semakin menunjukkan bahwa selama ini belum ada koordinasi yang baik di dalam pemerintah pusat. Pada saat yang sama, komunikasi dengan berbagai daerah serupa dalam hal pengaturan lalu lintas yang semrawut. Presiden mengatakan, daerah harus bisa mengontrol penyebaran Covid-19 sebelum mengadopsi standar baru. Ini berarti pengalihan tanggung jawab.