Netty Prasetiyani, Anggota Fraksi PKS DPR RI TRIBUNNEWS.COM-IX DKI Jakarta, menyinggung pembubaran kelompok kerja percepatan penanganan Covid-19.

Netty meyakini bahwa persoalan utama saat ini bukanlah pembentukan dan pembubaran institusi, melainkan kejelasan roadmap penanganan pandemi Covid-19. Netty mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu: “Kemudian, sejauh mana membubarkan kelompok kerja dan kemudian menggantinya dengan kelompok kerja dapat benar-benar” memperlambat “puncak pertumbuhan eksponensial dalam kasus Covid-19. 7/22/2020)

Baca: Wiku Adisasmito pertama kali menjadi juru bicara Satgas Covid-19 dan langsung mengeluarkan kabar gembira- “Jangan sampai masyarakat melihat penanganan pemerintah. Ini tidak akan mengubah kondisi dan sistem,” ujarnya. Dia menambahkan. Ia menambahkan. Netty mengatakan, sebelum pembentukan panitia, Covid-19 masih belum terselesaikan di Indonesia, bahkan hingga saat ini sudah melampaui kasus positif di negara asalnya. Kedudukan pokja cukup strategis karena dapat mengontrol koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga, namun saat ini karena kedudukan pokja hanya sebagian kecil dari struktur kepanitiaan, maka kebijakan pemerintah seringkali berbobot secara ekonomi.

“Tak heran jika anggaran untuk dinas kesehatan tidak disesuaikan dalam penanganan Covid-19. Alhasil, pihak rumah sakit kewalahan dengan minimnya dukungan fasilitas medis, peralatan dan bahan, serta tenaga medis yang berantakan.”

Selain itu, hal ini menyebabkan ketidaktaatan masyarakat, seperti ketidaktahuan akan kesehatan. Kesepakatan, penolakan menerima layanan medis, penolakan mengizinkan anggota keluarga dimakamkan di bawah perjanjian Covid-19-Netty juga meminta pemerintah tidak menyalahkan masyarakat jika banyak orang mengira kebijakan mereka akan mengarah pada pemblokiran pengecualian. Karena kontraksi ekonomi, yang membuat orang merugi adalah Covid-19, yang merupakan opsi penyelamatan.

“Saya minta pemerintah jangan main-main dengan Covid-19, karena Covid-19 disebut malaikat maut oleh tugas ketua. Merumuskan kebijakan berbasis kesehatan dan membujuk masyarakat dengan menunjukkan kepemimpinan yang kuat untuk memastikan itu Manajemen epidemi berjalan dengan lancar. “