Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Presiden Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membeberkan isi rancangan peraturan Panitia Pemilihan Umum (RPKPU) tentang gubernur dan wakil pemerintah, bupati dan wakil bupati, serta pemilihan walikota dan wakil walikota dalam kondisi bencana Covid 19 Nonalam. panjang.

Salah satunya terkait dengan regulasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Arief mengungkapkan bahwa anggota KPPS, pengurus TPS, dan pemilih wajib menggunakan alat pelindung diri (APD).

Arief mengatakan bahwa anggota KPPS dan agen TPS wajib menggunakan masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah.

Baca: DPR Beber Terapkan Aturan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 – Pemilih Hanya Bisa Pakai Masker dan Sarung Tangan. Ia mengatakan, pemilih terkejut karena KPU tidak memberikan layanan memakai masker atau sarung tangan kepada TPS.

“Arief mengatakan pada pertemuan tersebut:” Anggota KPPS dan TPS menggunakan APD berupa masker, sarung tangan sekali pakai, dan masker wajah. Para pemilih yang berpartisipasi dalam TPS mengenakan masker dan sarung tangan sekali pakai. Saksi dan direktur TPS memakai topeng. Dengan Komite Kedua Demokrat (Senin, 22 Juni 2020) -Selain itu, jumlah pemilih yang masuk ke TPS juga dibatasi. Arief mengatakan bahwa dia hanya dapat mengizinkan maksimal 12 pemilih untuk pergi ke TPS dalam satu waktu.

Namun, sebelum masuk TPS, dia akan memeriksa suhunya terlebih dahulu. Jika suhu tubuh pemilih lebih tinggi dari 37,3 derajat Celcius, dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam kawasan TPS. Kemudian, setelah melengkapi daftar hadir, personel terkait akan diarahkan ke lokasi khusus di luar TPS-pemilih dengan suhu tubuh lebih tinggi akan didampingi oleh pemilih tepercaya di kemudian hari atau dibantu oleh anggota KPPS yang bertugas untuk memilih- –Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat memberikan suara tanpa menyentuh surat suara dan melengkapi surat suara yang terlampir.

“Alat pemungutan suara yang hanya dapat digunakan sekali dalam satu waktu dan sarung tangan sekali pakai disediakan. Alat pemungutan suara harus didesinfeksi oleh petugas KPPS dengan disinfektan.”