Laporan wartawan Tribunnews.com Vincentius Jyestha

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Presiden Palang Merah Indonesia dan juga wakil presiden kesepuluh dan dua belas Indonesia Jusuf Kalla (JK) mendukung perlakuan terhadap orang yang melanggar perjanjian kesehatan di Covid19 Sanksi terhadap 19 pandemi.

Menurut JK, seruan tersebut tidak akan mendorong semua orang untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjauhkan tangan dari cuci tangan.

“Ini peran aparat keamanan Polri dan TNI dalam menjaga disiplin masyarakat. Untuk menjaga disiplin di masyarakat perlu diberikan sanksi. Kalau saja himbauan masih belum memungkinkan,” Sabtu (9/9/2020). Ucapnya saat mendonor darah di Mapolda Metro Jaya.

Baca: Elvy Sukaesih Merasakan Gejala Covid-19. Tak Kaget, Diminta Tes Usap

JK pun ucapkan terima kasih atas dukungan TNI-Polri. Ia turun ke TKP membantu pemerintah daerah menindas masyarakat Salah satu pelanggaran di Internet adalah kerumunan orang.

Saat ini terdapat dua sanksi bagi yang tidak memakai masker di luar rumah, yaitu sanksi sosial dan denda Rp 250.000.

Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2020 Nomor 41 tentang Penerapan Sanksi terhadap PSBB dalam Penanganan Penyakit Coronavirus (PSV-19) 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Undang-undang gubernur diundangkan pada 30 April.

Baca: Wanita itu dikarantina sendirian di Rwanda karena hasil positif palsu dari tes Covid-19-JK berharap denda itu akan menghalangi masyarakat dan berdampak pada kepatuhan terhadap perjanjian kesehatan.

Kemudian dia membandingkan bahwa daripada membayar denda Rp 250.000 atau sanksi sosial dengan membersihkan jalan, lebih baik membeli masker dengan harga Rp 5.000. . Dia berkata bahwa kami akan malu di masa depan.