TRIBUNNEWS.COM-Ahli epidemiologi Lombok Barat Hendy Suhendra menilai tidak masalah bagi pejabat untuk melanjutkan kunjungan kerja jika dianggap mendesak.

Namun, kolaborator LaporCovid-19 meminta mereka untuk menerima kondisi perjalanan sebagai sampel.

Bagi menteri dan pejabat senior lainnya, mereka sering berinteraksi dengan banyak orang penting.

“Masa berlaku juga harus dibatasi, misalnya hingga 7 hari setelah pengambilan sampel swab. Karena hasil PCR bisa memakan waktu hingga 3 hari. Namun, pengujian molekuler cepat dapat digunakan untuk memprioritaskan mata kuliah kementerian (kata Handry ( Pada Rabu (21/9/2020) ia juga menegaskan pejabat harus menjaga pelaksanaan rencana kesehatan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama. -19, Menteri Agama Facrul Razi mengadakan pertemuan dengan Jokowi di Istana pada 7 September — -Membaca: Covid-19 Aktif, Menteri Agama Fachrul Razi diisolasi di rumah sakit- “Pejabat dari tingkat kementerian menganggap tidak apa-apa” untuk menerapkan rencana kesehatan. Katanya, misalnya mengambil kelas bisnis untuk menjaga jarak bisa di bandara Tunggu di ruang tunggu agar tidak masuk ke ruang tunggu publik. “

Banyak menteri pemerintahan Jokowi yang telah menandatangani kontrak COVID-19. Fachrul Razi dan Menteri KKP Edhi Pura Edhy Prabowo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ini dalam kondisi baik. Menteri Agama Fachrul datang ke Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti acara pada 16 September .– –Dalam acara ini, Fachrul bertemu dengan banyak orang penting, antara lain Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi, dan banyak pejabat provinsi.Pejabat pemerintah NTB dan Universitas Islam Negeri Mataram dan TGH Turmuzi Badaruddin atau yang biasa disapa Pejabat Pemerintahan Tuan Guru Bagu.

Selain itu, banyak wartawan juga berinteraksi dengan Fachrul. TV Mataram, Fitri Rachmawati | Editor Dheri Agriesta)

Artikel ini pernah dimuat di Kompas.com , Judulnya “Tinggalkan daerah itu dan temui banyak orang penting, menteri harus lulus tes usap”,