Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kapuspen Kementerian Dalam Negeri, juga Plt. Bahtiar, Direktur Jenderal Kebijakan dan Administrasi Publik Kementerian Dalam Negeri, mengklarifikasi kabar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang penggunaan ojek online atau reguler selama pandemi Covid-19. Nomor 830 Tahun 2020 Tentang Coronavirus Disease 2019 New Normal Production and Safety Order Guidelines (Covid-19) Norma Baru Pejabat Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda) (Pemda) – Salah satunya menyangkut penggunaan angkutan umum.

Baca: Kelompok Kerja Covid-19 menyerukan untuk tidak menetapkan normal baru bagi pergerakan ekonomi

Dalam Peraturan Menteri tersebut, tidak ada larangan ojek beroperasi. Baru saja mengeluarkan peringatan.

Peringatan ini hanya untuk mencegah kemungkinan terkena virus.

“Kesepakatan ini dalam bentuk peringatan kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Daerah. Pemerintah menyambut baik tata tertib produksi dan keselamatan baru, yakni Covid-19, untuk menggunakan angkutan umum, khususnya sepeda motor dengan helm bersama. Taksi mobil, inline, dan ojek biasa, ruang lingkup keputusan menteri sebenarnya adalah kepatuhan Amerika Serikat terhadap kantor “Kemenpan dan RB Notice” dan pejabat pemerintah daerah mengatakan: “Dia mengatakan dalam siaran pers, Minggu. . 31/5/2020).

Selain itu, Bahtiar mencontohkan Kementerian Dalam Negeri tidak mengatur pengoperasian Ojek / Ojek Reguler online milik Kementerian Perhubungan.

“Kepmendagri ada di jajaran kementerian dan berlaku untuk ASN Kementerian Dalam Negeri / Pemerintah Daerah. Jika ingin naik ojek / ojek tradisional harus membawa helm sendiri,

jangan pakai tukang ojek Helm yang diberikan karena adanya helm penumpang Bakhtiar mengatakan: “Helm ini adalah helm untuk penumpang lain, sehingga sering menjadi sarana komunikasi.

Untuk menjelaskan arti yang berbeda tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan segera melakukan perubahan dan perbaikan.