Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Indonesia merilis “Indeks Risiko Pemilu 2020” (IKP) terbaru.

Pak Afifuddin, salah satu anggota Bawaslu, mengatakan berdasarkan hasil penelitian Bawaslu bahwa pandemi Covid-19 telah meningkatkan kerentanan Pilkada 2020.

Dikatakannya, dalam update kali ini, Bawaslu mencantumkan latar belakang pandemi yang dialami beberapa bulan terakhir.

“Pandemi ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pilkada,” kata Afifuddin saat merilis informasi terkini tentang pemantauan pilkada dan peta daerah. Kerentanan. Pemilu 2020, Selasa (23/6/2020). – Dijelaskannya, selama IKP Pilkada terakhir Juni 2020, 27 daerah / kota terindikasi pandemi. Berikutnya sangat rapuh. — Baca: Panitia Kedua Kementerian Dalam Negeri DPR RI Setujui PKPU Rangkaian Pilkada 2020-20 Daerah Paling Rentan Dalam Konteks Pandemi adalah Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Bulungan Kecamatan, Kabupaten Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon dan Kabupaten Gowa. -Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Kota Ternate, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. Selain itu Kota Semarang, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Malawi.

Selain itu, terlihat bahwa 146 wilayah / kota kemungkinan berada dalam setting pandemi, sedangkan 88 wilayah perkotaan berada pada titik resiko rendah. Pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan dari pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat wabah Covid-19. Faktor lain yang muncul dalam pandemi ini adalah latar belakang infrastruktur daerah. Dalam hal ini, Bawaslu mengukur dua aspek, yakni dukungan TI di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu. Dalam konteks infrastruktur wilayah, tidak ada daerah / kota yang mungkin rendah. 117 kabupaten / kota terindikasi berisiko tinggi dan 144 terindikasi berisiko sedang.