Laporan Tribunnews.com Malau-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-PKS mengirimkan anggota Komite II DPR RI Mardani Ali Sera berkeyakinan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengesahkan peraturan perundang-undangan (Perppu) Pilkada 2020.

Menimbang masa pemilu Para calon pasangan (calon pasangan) masih memiliki gangguan kesehatan preventif untuk mencegah virus corona.

“Perppu harus dikeluarkan. Payung hukum yang ketat untuk melarang kampanye pilkada tatap muka. Dan untuk memastikan kapan hasil pilkada akan disengketakan.” Maldani di Tribunnews.com, Jumat (02/10) lalu / 2020) kata. Dia mengatakan, Le Perppu harus memberlakukan sanksi tegas terhadap pendiskualifikasian pelamar utama yang melanggar perjanjian kesehatan Covid-19. Ia menjelaskan: “Pada setiap tahapan pemilu harus tegas didiskualifikasi. Namun harus berdasarkan Perppu. Mulai saat ini PKPU akan berlaku.”

– vid-19, hingga hari pemilihan Pilkada 2020.

Baca: Airlangga Hartarto: Calon Pilkada 2020 Luncurkan Kontes Covid-19 Media Contest Ide dan Terobosan Sekaligus

Sadarilah 3M (Pakai Masker, Sering Cuci Tangan dan Simpan di Setiap Tahap Pilkada Jarak tertentu sangat penting.

Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan gerakan Pilkada karena mencerminkan keberhasilan orang lain. Negara-negara tempat pemilu dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 .– – Dulunya Political Observer Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi berpendapat Presiden Jokowi harus mengeluarkan peraturan pemerintah, bukan undang-undang (202) 0 Pilkada.