Anggota Komite TRIBUNNEWS.COM-Jakarta DPR RI Zainuddin Maliki meminta pemerintah menjamin anggaran fasilitas perjanjian sanitasi masing-masing sekolah ketika memutuskan untuk membuka kembali kegiatan pengajaran tatap muka.

“Prosedur kesehatan harus ketat, harus ada pembersih tangan, harus ada pemisah antar tabel, jumlah siswa di kelas harus dibatasi, dan guru harus mengajar dua kali. Bukankah mereka punya bonus? Anggaran ekstra,” Zainuddin saat dihubungi Tribun di Jakarta, Selasa (28/7/2020). — Menurut dia, pemerintah harus menjamin kebutuhan dana untuk pelaksanaan kesepakatan sanitasi di masing-masing sekolah, salah satunya adalah penyesuaian kembali Organizational Mobilization Plan (POP) dengan anggaran sebesar 595 miliar rupiah. Nanti disetujui panitia X DPR ”, terangnya. Jejaring pendidikan dan pendidikan budaya tidak akan menyelesaikan tujuan untuk ditingkatkan, hanya perlu disampaikan langsung kepada guru, dan dalam hal pembelajaran jarak jauh bisa digunakan untuk guru dan siswa. Kata Zainuddin.- — Zainuddin juga meminta selama tidak ada kapasitas anggaran pemerintah, sekolah di luar kawasan hijau tidak boleh dibuka.

“Nanti dibuka, tapi kesepakatan kesehatan belum jelas. Namun dia menjelaskan, jika tetap mempertahankan PJJ saat ini maka keluhan orang tua akan bertambah, yang juga harus diperhatikan.

Sebelumnya, Doni Monardo, Ketua Kelompok Kerja Penanganan Covid-19, menyatakan pemerintah berencana mengizinkan penyelenggaraan sekolah tatap muka untuk menyebarkan Covid-19 di luar zona hijau.

Menurut Doni, izin tersebut akan dikeluarkan dan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan. Covid-19, melalui sarana virtual, Senin (27 Juli 2020). “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan tindakan. Duny mengatakan mungkin dalam waktu dekat akan diumumkan juga akan Area di mana ada peluang untuk kegiatan belajar tatap muka. “