Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Presiden Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo meminta aparat penegak hukum menindak tegas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap awak kapal Indonesia (ABK). — Antonius mengatakan, jika perusahaan mempekerjakan ABK Indonesia secara tidak benar, salah satu kendala adalah menuntut kompensasi.

Menurut dia, banyak kasus perusahaan yang tidak mau membayar ganti rugi kepada korban. Pelaku enggan membayar korban, dan pelaku memilih bentuk pidana tambahan, ‚ÄĚkata Antonio dalam jumpa pers online, Selasa (16/6/2020).

Baca: ABK Marak dari LPSK dalam kasus perdagangan orang: 228 orang telah dilindungi sejak 2013-nyatanya, Antonius menambahkan, restitusi sangat penting untuk menuntut hak-hak korban yang tidak diperoleh pada saat penganiayaan di atas kapal.Banyak awak kapal yang memiliki gaji sangat rendah dan tidak ditandatangani. Kontrak.

“Persyaratan restorasi sangat penting untuk melindungi korban. Ia menjelaskan, ini merupakan cara korban untuk menuntut pendapatan yang belum dibayarkan, termasuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh korban dan cara untuk memberi kompensasi kepada korban atas penderitaannya. Selain itu, pihaknya meminta informasi lebih lanjut dari aparat penegak hukum. Secara aktif menuntut perusahaan untuk membayar semua hak korban termasuk kerugian yang diderita korban. Jika Anda dipekerjakan secara informal di kapal, … “Jaksa harus mengambil tindakan tegas untuk menghormati hak-hak korban secara adil. Selain itu, kerja sama internasional harus ditekankan agar dapat menjangkau orang asing. Aktor. “- dia menjelaskan. -Menurut dokumen LPSK, jumlah permohonan restitusi TPPO ABK dalam perkara yang baru diputuskan majelis hakim mencapai 4,7 miliar rupiah. Masih banyak kerugian bagi korban TPPO ABK yang tidak dibayar oleh perusahaan.