Reporter Tribunnews.com Mafani Fidesya Hutauruk-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Menteri Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengeluarkan pemberitahuan SE. Tanggal tersebut adalah No. 57/2020 pada 28 Mei 2020.

SE mengatur perluasan pekerjaan rumah (WFH) untuk peralatan sipil (ASN) hingga 4 Juni 2020.

Setelah itu, kebijakan akan dievaluasi lebih lanjut. Seperti yang dipersyaratkan.

Silakan minta Pejabat Pengembangan Layanan Sipil (PPK) di lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa penyesuaian sistem kerja tidak akan mengganggu operasi normal pemerintah dan layanan kepada publik. — Membaca: Kementerian Sosial secara langsung mengamati distribusi BST dan program makanan konvensional di Kota Bogor-Membaca: Komunisme, kebangkrutan atau kenaikan?

Baca: Untuk CONNECTION census.bps.go.id dari sensus online, silakan lihat cara mudah di sini pada hari terakhir!

Silakan baca: Untuk CONNECTION Census.bps.go.id dari sensus online, silakan merujuk ke “Cara Mudah Terakhir!”

SE menjelaskan bahwa perpanjangan periode WFH ASN harus memperhatikan instruksi Presiden Joko Widodo, yang menyusun tatanan kehidupan baru (normal baru) untuk mendukung produktivitas tenaga kerja a. –Untuk menjaga ketertiban hidup, pemerintah akan terus mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Selain itu, Departemen PANRB terus mengikuti langkah-langkah kesehatan darurat dari Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang resep publik Covid-19 – juga tunduk pada Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang penentuan non-bencana Covid-19 sebagai bencana nasional Bimbingan. – Menteri PANRB No. 19/2020 tentang penyesuaian sistem kerja mesin sipil negara untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga-lembaga pemerintah telah direvisi beberapa kali, yang terbaru adalah sistem kerja Menteri PANRB No. 54/2020. Itu masih berlaku dan dinyatakan oleh Menteri PANRB No. 57/2020.